KUASAWAKIL. Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat- syarat: Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan BerdasarkanPasal 125 HIR menegaskan jika tergugat tidak datang pada saat hari perkara tersebut diperiksa atau tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya datang sidang, walaupun sudah dipanggil, maka gugatan diterima dengan tidak hadir atau verstek, kecuali jika pada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak memiliki alasan. Pemanggilanpihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang, Tahapan Sidang Hak Asuh Anak. berikut adalah tahapan sidang yang harus diikuti : Mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak pada sidang pertama; Pembacaan permohonan gugatan hak asuh anak oleh penggugat; Jawaban atas surat permohonan yang dilakukan oleh tergugat Dalamhal istri menggugat cerai suaminya, maka yang berkedudukan sebagai penggugat adalah istri dan suami berkedudukan sebagai tergugat. Adapun mengenai persidangan cerai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/1989") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Dalamsebuah sidang perceraian, mengenal tanya jawab kepada penggugat dan tergugat dalam sidang cerai tersebut. Namun, mengutarakan jawaban dalam persidangan tidak boleh sembarangan. Berikut tata caranya: 1. Pahami Istilahnya. Khusus untuk sidang perceraian. Segala sesuatunya berhubungan dengan tergugat dan penggugat. NasibUtang Suami-Istri setelah Perceraian. Perceraian mengakibatkan tiga hal, yaitu putusnya perkawinan suami-istri, beralihnya hak atas pemeliharaan anak, serta pembagian harta dan utang-piutang dalam perkawinan. Jadi, perceraian tak hanya membawa pengaruh secara psikologis terhadap keluarga yang akhirnya harus berpisah, tetapi juga 76vIBbz. - Inara Rusli sudah mantap untuk bercerai dari Virgoun. Selain mantap bercerai, Inara Rusli akan tetap memperjuangkan hak asuh ketiga anaknya. Inara Rusli pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak di tengah permasalahan rumah tangganya dengan Virgoun. Salah satu dukungan datang dari pengacara kondang, Hotman Paris. Hotman Paris mengaku siap pasang badan untuk membantu Inara Rusli. Hal itu terungkap saat Dokter Richard Lee membuat panggilan video call bersama Inara dan Hotman. Dalam video call tersebut, Hotman Paris berpesan agar Inara Rusli tidak khawatir menjalani proses hukum yang berlaku. Hotman juga menegaskan bahwa dirinya siap memberikan bantuan. "Hai lagi di mana? Ayo jangan khawatir. Ada Richard dan Hotman. Sobat gue nih, sobat gue nih sobat party ini jadi tenang aja ya," kata Hotman, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu 10/6/2023. "Bang Hotman bilang jangan khawatir kalau ada apa-apa Bang Hotman yang bantuin, Ina jangan khawatir ya kalau ada apa-apa pokoknya siap bantu semuanya," timpal Richard Lee. Mendengar itu, Inara Rusli pun bahagia mengetahui banyak yang membantu dirinya. "Yeee senangnya-senangnya," ucap Inara. Inara Rusli Ogah Asuh Anak Bersama Virgoun Sidang mediasi perceraian antara Virgoun dan Inara Rusli tak membuahkan hasil alias gagal. Tidak setiap perkara cerai gugat dapat dibebankan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah kepada pihak suami, namun harus memenuhi kondisi-kondisi Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/ tanggal 18 Juni 2021 dan pemberlakuan ringkasan kebijakan policy brief jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pihak istri sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukantuntutan akibat perceraian yang mencakup nafkah iddah dan mut’ah, sebagaimana terdapat dalam blangko gugatan yang wajib yang demikian tentu merupakan hal baru dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama, dan dapat menuai kontroversi. Alasannya karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam KHI, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat termasuk talak bain sughra, dan istri yang dijatuhi talak bain dan tidak dalam kondisi hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah mut’ah hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istri yang telah dicampuri ba’da dukhul dan belum ditetapkan mahar Pasal 158 KHI, dan dianjurkan bagi suami yang menjatuhkan talak tanpa syarat Pasal 159 KHI. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ah, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya ex-officio memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak Pasal 41 huruf c tersebut sebenarnya merupakan bentuk kompromi antara ketentuan hukum perdata Barat dan hukum Islam dalam hal tunjangan pasca perceraian. Dalam hukum perdata Barat, pembebanan kewajiban tunjangan pasca perceraian didasarkan atas kemampuan pihak, sedangkan dalam hukum Islam didasarkan atas jenis kelamin, yaitu laki-laki sebagai suami. Pertanyaan Hakim Yang Sering Diajukan Kepada Saksi Perkara Perceraian Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat? Darimana saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat? Apakah saudara mengetahui apa hubungan Penggugat dan Tergugat? Kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah? Apakah gugatan perceraian dapat diajukan secara terpisah? Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian dan dapat pula diajukan secara terpisah, yaitu sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah istri bisa mengajukan gugatan perceraian? Jawaban Setelah tercapai perdamaian, seorang istri masih dapat mengajukan gugatan baru, maksudnya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang baru. Jika alasan pengajuan gugatan perceraian sama dengan yang dahulu, maka gugatannya tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Apakah perceraian bisa dilakukan setelah sidang ikrar talak? Dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Lain halnya jika sidang ikrar talak bisa dilakukan. Artinya pasangan tersebut sudah resmi cerai secara agama dan negara. Setelah sidang ikrar talak itu, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. – Dalam sebuah sidang perceraian, penggugat dan tergugat diwajibkan hadir dalam persidangan. Ini dikarenakan, hakim harus mendengar keterangan serta pembelaan dari kedua belah bagaimana jika penggugat dan tergugat maupun kuasa hukum keduanya tidak pernah sekali pun menghadiri persidangan? Baca juga Cara Mengurus Cerai Online Cerai Verstek Berdasarkan Herzien Indlandsch Reglement HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui RIB, jika penggugat atau kuasanya tidak pernah datang saat sidang padahal ia telah dipanggil maka surat gugatnya akan dianggap gugur. Apabila yang bersangkutan masih ingin bercerai maka penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, setelah membayar biaya perkara yang gugur sebelumnya. Sementara itu, jika tergugat atau kuasanya sama sekali tidak pernah hadir dalam sidang maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek atau in absensia artinya adalah putusan tak hadir. Pasal 125 HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek, putusan verstek dapat diberikan pada sidang kedua dan seterusnya. Dengan dijatuhkannya putusan ini maka semua permohonan penggugat akan dikabulkan. Baca juga Cara Mengurus Perceraian Sendiri Tanpa Pengacara Perlawanan Terhadap Verstek Tergugat yang tidak terima dengan putusan verstek dapat mengajukan perlawanan atau verzet. Pasal 129 HIR berbunyi, “Tergugat yang dihukum sedang ia tak hadir verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu.” Verzet dapat diajukan tergugat paling lama 14 hari setelah putusan verstek diberi tahu. Surat perlawanan dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang sama seperti perkara perdata biasa. Namun, jika tergugat tidak mengajukan verzet maka putusan verstek akan berkekuatan hukum tetap. Gugatan cerai dan semua permohonan penggugat pun akan dikabulkan. Referensi Herzien Inlandsch Reglement HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui RIB Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. BerandaKlinikKeluargaMengajukan Replik pa...KeluargaMengajukan Replik pa...KeluargaRabu, 11 Agustus 2010Yth Pengasuh Hukum online, Saya pria berdomisili di Jakarta, sedang menghadapi gugatan cerai. Beberapa hari lalu telah menghadiri sidang mediasi perdana. Namun, karena kami berdua bersikeras bercerai maka perkara dilanjutkan. Adapun pihak istri menggunakan jasa pengacara. Dalam isi gugatan terdapat beberapa poin yang menyinggung harga diri saya dan menjadi ganjalan, oleh karenanya saya berminat mengajukan hak jawab secara tertulis dan sedianya sidang akan digelar tanggal 9 Agustus nanti. Secara halus tim kuasa hukum penggugat minta saya tidak usah hadir lagi dan memberi kuasa kepada pengadilan untuk memutus perkara dan menerima apapun hasil putusan pengadilan namun saya tidak setuju. Yang ingin ditanyakan 1. Saya hendak menyusun replik dan mohon sarannya 2. Karena tidak didampingi kuasa hukum, apa sebaiknya saya hadir terus guna memantau jalannya persidangan Terima kasih, Sebelumnya kami harus menerangkan tahap jawab-menjawab dalam pengadilan perdata. Jawaban tergugat diajukan pada tahap jawab menjawab, yaitu setelah proses mediasi selesai. Jawaban diajukan sesudah gugatan dibacakan pasal 121 HIR.Setelah jawaban tergugat tersebut, penggugat akan mengajukan replik. Replik terdiri dari dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, untuk menyanggah atau menolak sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah tahapan replik, tergugat akan mengajukan duplik, yang merupakan jawaban tergugat atas replik penggugat. Dalam duplik, tergugat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban dan berusaha mementahkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik urut-urutannya dalam persidangan perdata adalahPembacaan gugatan → Jawaban → Replik → DuplikDalam kasus Anda, Anda sedang menghadapi gugatan cerai. Ini artinya istri Anda yang menjadi penggugat, dan Anda yang menjadi tergugat. Ini artinya, Anda tidak mungkin mengajukan replik, karena replik merupakan hak dari penggugat, bukan uraian Anda bahwa persidangan sudah melewati tahap mediasi dan pembacaan gugatan, kami simpulkan bahwa yang Anda maksudkan adalah jawaban, bukan replik. Seperti telah diuraikan, jawaban tergugat dibacakan setelah tahap pembacaan Anda tidak menjelaskan isi gugatan istri Anda, maka kami tidak bisa memberikan saran bagaimana seharusnya isi jawaban Anda. Akan tetapi kami akan menerangkan apa saja yang bisa menjadi isi dari jawaban suatu gugatan. Jawaban gugatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu1 Konpensi, yang bisa terbagi lagi berdasarkan isinya, yaitu tidak mengenai pokok perkara eksepsi dan mengenai pokok perkara verwir van principal.Eksepsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi Prosesuil adalah eksepsi yang menyangkut hukum acara yang bertujuan agar gugatan tidak diterima/ditolak, karena hal-hal di luar pokok perkara. Jadi, yang menjadi landasan ialah hukum acara, bukan pokok perkaranya. Eksepsi prosesuil diajukan mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan. Terbagi dua, yaitua kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili antara badan-badan peradilan di bawah MA. Jadi yang dipermasalahkan adalah apakah gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama, ataukah ke Pengadilan kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk mengadili suatu perkara, diantara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Jadi, yang dipermasalahkan adalah ke Pengadilan di daerah mana gugatan itu seharusnya diajukan. Dalam hal gugatan cerai, perkara diajukan ke pengadilan yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal tergugat. Eksepsi materiil 1 Dillatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat BELUM dapat diajukan karena waktunya belum habis/belum jatuh tempo. Contoh Istri mengajuakn gugatan cerai dengan alasan suami meninggalkan rumah selama 4 bulan. Ternyata pada saat pengajuan gugatan, suami meninggalkan rumah baru selama 3 bulan. Hal ini bisa dijadikan eksepsi bahwa gugatan cerai belum saatnya untuk Peremptoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa ada hal yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Contoh di Sumatera Utara, ada tradisi sebelum pernikahan suami harus memenuhi permintaan istri. Kemudian karena si suami tidak memenuhi permintaan tersebut, istri mengajukan gugatan cerai. Ternyata tidak dipenuhinya permintaan istri tersebut adalah atas persetujuan istri. Hal ini menyebabkan alasan gugatan istri menjadi tidak ada, dan menghalangi dikabulkannya untuk jawaban yang mengenai isi perkaranya, berisikan bantahan/tangkisan yang berisi alasan rasional dan obyektif disamping penegasan yang dibuat dan dikemukakan tergugat dengan maksud melumpuhkan dalil penggugat. 2 Rekonpensi. Misalnya dalam gugatan cerai yang hanya menggugat mengenai perceraian, tidak menggugat mengenai hak asuh anak atau harta bersama. Dalam kasus seperti ini, rekonpensi dapat diajukan mengenai harta bersama dan hak asuh. Untuk dapat mengajukan rekonpensi, maka suami harus setuju akan adanya perceraian Dalam suatu perkara perceraian, tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum. Ini sesuai dengan pasal 118 HIR, bahwa dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan sendiri ataupun diwakili oleh kuasa hukum. Jadi, anda boleh saja tidak menggunakan kuasa tetapi, hal yang perlu Anda ingat adalah dengan tidak menghadiri persidangan, berarti Anda mengakui dalil-dalil yang diajukan penggugat, dalam hal ini istri Anda. Ketidakhadiran di persidangan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk membantah dalil-dalil penggugat. Hal ini tentu akan mempermudah gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, hemat kami, sebaiknya Anda menghadiri seluruh proses pendapat kami. Kami mohon maaf apabila jawaban atas pertanyaan Anda tidak secepat yang mungkin diharapkan. Semoga jawaban kami tetap hukumHIR Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum keluarga lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian” dan “Tanya Jawab Hukum Waris & Anak” hukumonline dan Kataelha yang telah beredar di toko-toko

hak tergugat dalam sidang perceraian